Tentang Whistleblowing System?

- Mengacu pada PERMEN PPPA No.1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Whistle Blowing System yang selanjutnya disingkat WBS adalah suatu sistem pelaporan dugaan pelanggaran yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi dengan melibatkan peran serta pegawai dan masyarakat dalam rangka pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan segala bentuk pelanggaran lainnya

Siapa Yang Bisa Menggunakannya?

Pengguna aplikasi sistem ini (disebut pelapor) adalah setiap orang. Setiap orang bisa menggunakan sistem ini untuk mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Khususnya, mereka yang mengetahui secara langsung praktek-praktek tindak pidana korupsi yang terjadi dalam business process dalam Kementerian, termasuk sampai pada tingkat yang eselon IV (sub bagian atau sub bidang). 

Business process yang dimaksud adalah semua tugas fungsi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, misalnya:

• Monitoring dan evaluasi, sekaligus penilaian atas pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
• Monitoring dan evaluasi, sekaligus penilaian atas laporan akuntabilitas dari seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
• Monitoring dan evaluasi, sekaligus penilaian atas pelaksanaan pelayanan publik di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
• Memberikan persetujuan atas formasi pegawai negeri sipil di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
• Dan lain-lain.

Business process juga termasuk hal-hal lain yang sering dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), seperti pembelian barang; pembangunan; perekrutan pegawai, dan lain-lain. 

Yang terpenting, bagi siapapun yang akan bertindak sebagai seorang whistleblower harus memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi yang akan dilaporkannya.

Berikut beberapa hal untuk seseorang dapat menjadi whistleblower:

• Menaati persyaratan atau aturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengenai penerimaan pengaduan.
• Tidak mengungkap laporan atau kesaksian kepada lembaga atau pihak lain.
• Mampu memberikan laporan yang didasari oleh apa yang dialami, didengar, dan dilihat. Jika dimungkinkan, whistleblower juga dapat melengkapi laporan dengan bahan-bahan atau petunjuk awal sebagai dasar investigasi laporan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
• Memiliki niat baik. Artinya, whistleblower harus memiliki tujuan atau niat baik dalam mengungkapkan laporan atau kesaksian yang diketahui. Dengan melaporkan kejahatan atau pelanggaran dengan disertai bukti-bukti, maka dapat mengungkap kejahatan atau pelanggaran di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kriteria Pengaduan

1. Sistem Aplikasi Whistleblower Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menerima pengaduan yang terkait dengan korupsi, kolusi dan nepotisme, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin dan kode etik yang melibatkan Pejabat dan Pegawai Kemen PPPA;
2. Menjelaskan siapa,melakukan apa, kapan, dimana, mengapa dan bagaimana;
3. Dilengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambar dan rekaman) yang mendukung/menjelaskan adanya permasalahan;
4. Pengaduan yang masuk akan diteliti dan dianalisis oleh Inspektorat Kemen PPPA, dan selanjutnya ditindaklanjuti melalui audit dengan tujuan tertentu (jika bukti permulaan cukup dan lengkap), atau melalui pengawasan rutin Inspektorat dengan laporan pengaduan digunakan sebagai informasi awal (jika bukti permulaan tidak cukup dan lengkap).

Kerahasiaan Seorang Whistleblower

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjamin kerahasiaan whistleblower. Perlindungan atas kerahasiaan identitas whistleblower akan diberikan kepada whistleblower yang memberikan informasi tentang adanya indikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat/pegawai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama proses pembuktian pengaduan/pelaporan indikasi tindak pidana korupsi, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjaga kerahasiaan whistleblower, melindungi whistleblower, dan menindaklanjuti laporan yang disampaikan jika persyaratan laporan sudah terpenuhi. Kementerian juga perlu melakukan proses investigasi dan audit secara independen.

Kirim Pengaduan

Tanya Jawab (FAQ)

Siapa yang dapat dikategorikan sebagai whistle blower di Indonesia? 

Salah seorang whistleblower yang dikenal di Indonesia adalah Agus Condro. Mantan anggota DPR RI periode 1999-2004 dari Partai PDI Perjuangan tersebut mengungkapkan kepada publik bahwa dia dan beberapa koleganya menerima cek perjalanan sebagai suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2000-an awal. 

Agus Condro secara terbuka mengakui dia termasuk sebagai penerima cek dari seorang pengusaha untuk diduga untuk memenangkan calon deputi, Miranda Goeltom. Pengakuan Agus inilah yang membedakan sikap dirinya dengan koleganya yang memilih bungkam, meski pada akhirnya divonis bersalah oleh pengadilan. Secara tidak langsung skandal yang melibatkan banyak politisi DPR ini dapat terkuat berkat pengakuan Agus beberapa tahun setelah penyuapan terjadi. 

Peraturan perundang-undangan apa saja yang terkait dengan whistleblower di Indonesia? 

Sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur dan terkait dengan whistleblower adalah:

• Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
• Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2011
• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 2 Tahun 2013 tentang Whistleblower

Bagaimana informasi mengenai system pengelolaan pengaduan whistleblower? 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan menyampaikan informasi pada publik tentang pembuatan sistem aplikasi whistleblower. Dengan demikian, masyarakat atau pegawai yang ingin melapor benar-benar mengetahui dan merasa yakin terhadap Kementerian. 

Kementerian juga bila diminta akan membuat laporan yang jelas tentang penggunaan system pelaporan whistleblower dan dikenal oleh publik atau masyarakat sehingga memudahkan publik atau seseorang menyampaikan laporan. 

Berapa hari yang diperlukan untuk menerima pengaduan? 

... 

Berapa hari yang dibutuhkan untuk mengelola pengaduan secara total? 

... 

Berapa besar (size) maximum file yang diperbolehkan untuk di -upload? 

Besaran file yang diperbolehkan adalah maximal 5 MB (MegaByte). 

Jenis file apa saja yang diperbolehkan untuk di-upload? 

File harus berupa file jenis PDF, DOCX, XLSX, JPG, GIF 

Berapa banyak file yang diperbolehkan untuk di -upload? 

Untuk sekali proses upload, jumlah file adalah maximum 5 (lima). Jumlah total besaran (size) file-file tersebut tidak boleh melebihi 5 MB. 

Apakah saya bisa menggunakan username dan password pilihan saya sendiri? 

Bisa. Saat pertama kali mengirim form pengaduan, username dan password akan di –generate otomatis dari sistem. Anda diperbolehkan untuk mengganti username dan password sesuai pilihan sendiri, asalkan:

• Username yang dipilih belum digunakan oleh User yang lain
• Password yang digunakan memenuhi syarat minimal 8 karakter dan terdiri dari kombinasi huruf dan angka, misalnya: Jakarta12

Apakah saya harus mengisi Nama, Email dan Alamat? 

Anda berhak untuk anonym dan field isian tersebut sifatnya optional. Untuk isian Email diperlukan bisa Anda lupa password dan ingin supaya username dan password dikirimkan ke Email Anda.